Portalssi, Banda Aceh ; Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Aceh melalui bidang Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting (KKPS) menggelar kegiatan Pengembangan Bina Keluarga Balita (BKB) Holistik Integratif Unggulan dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting.
Pada kegiatan yang digelar di Hotel Diana, Banda Aceh, dari 24 hingga 26 September 2024, turut dihadiri keuchik (kepala desa, red) di Aceh. Selain keuchik, turut sebagai peserta Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan atau Petugas Lapangan KB (PLKB) di 23 kabupaten/kota.
Narasumber berasal dari perwakilan Dinas Kesehatan Aceh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Fampong (DPMG) Aceh, Tim Penggerak PKK, dan tim fasilitator BKKBN Aceh.
Kegiatan dibuka, Selasa malam (24/9/2024), oleh Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safrina Salim, didampingi Ketua Tim Kerja KKPS, Dina Astita.
Pada saat penyampaian materi oleh Dinkes Aceh, Sopi Ropika Dewi, Rabu (25/9/2024), yang menyampaikan materi berjudul "Pengintegrasian Posyandu, BKB, Paud, dan TPA, para keuchik dan Sekdes ramai-ramai menyampaikan kendala yang dihadapi mereka terkait Posyandu BKB HIU dan stunting, terutama terkait anggaran.
"Kami, pemerintah gampong (desa: red) sangat mendukung program pemerintah ini. Apalagi ini berkaitan dengan gampong mempersiapkan generasi emas, generasi berkualitas. Cuma yang kami hadapi soal anggaran," kata Kepala Desa Ulun Tanoh, Suhardinsyah, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Aceh
Hal senada disampaikan Keuchik dari Kecamatan Perlak, Kabupaten Aceh Timur, Iskandar. Ia menyebutkan jumlah balita di desanya sekitar 129 jiwa dengan jumlah stunting empat anak. Sedangkan ibu hamil berjumlah 24 orang. Sementara jumlah kepala keluarga sekitar 400-an.
"Kami sangat ingin desa kami bebas stunting. Namun kami terbentur masalah anggaran desa yang kecil. Jumlah dana desanya tipe C. Program ini kami yakin bisa menuntaskan persoalan stunting. Semoga saja ada tambahan anggaran dari sumber anggaran lainnya," ucapnya.
Sopi yang menanggapi hal tersebut mengatakan, terkait masalah anggaran keuchik di sarannya, sebelum mengusulkan anggaran perlu diskusi dengan jajarannya. Sehingga anggaran untuk BKB HIU terserap dan program berjalan lancar.
"Dengan terintegrasi tiga pelayanan ini di posyandu, bisa berjalan lancar. Masalah stunting, serta kematian ibu dan anak akan menurun dan hilang di Aceh," terang Sopi.
Reje (sebutan kepala desa) Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Suhaili, memberi masukan dan saran. Menurutnya, terkait anggaran tidak ada masalah, asal ada kemauan, anggaran akan ada nantinya.
"Penting ada kemauan, kebijakan anggaran dari dana desa diutamakan untuk kebutuhan tiga tadi, dan di Perbup/Perwal sudah ada dijelaskan dan dibahas peruntukannya. Semua sudah jelas. Jadi, tidak perlu dimasalahkan lagi," kata Suhaili.
Menurut Suhaili, menyukseskan program BKB HIU diyakini tidak saja menuntaskan persoalan stunting juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa.
Ia menyebutkan tahun 2024 akan memplot anggaran terkait pencegahan dan penurunan stunting sebesar Rp18,450 juta, sudah termasuk honor kader. Sedangkan untuk kesehatan sebesar Rp194,298 juta. Pagu yang diterima dari Dana Desa sebesar Rp 971 juta ditambah insentif sebesar Rp132 juta.
Sekretaris Desa Lamno, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, Ikhsanun Fahmi, yang hadir mewakili keuchik di desanya, mengatakan setiap desa memiliki permasalahan berbeda.
Ia menceritakan kalau di desanya masalah anggaran tidak menjadi masalah. Hanya saja pada awalnya terkait dengan jadwal posyandu dan kurangnya jumlah masyarakat yang hadir ke posyandu.
"Antusias masyarakat ke posyandu kurang, jika jadwal posyandu di hari kerja atau hari sekolah. Namun akhirnya kita rembuk, kita geser ke hari Minggu. Jumlah masyarakat berkunjung ke posyandu alhamdulillah lebih ramai," papar Sekdes Lamno.
Untuk menambah minat kunjungan masyarakat ke posyandu, Keuchik Lamno membuat kebijakan memberi penghargaan setiap tahunnya kepada masyarakat di desanya.
"Kami bikin reward, penentuannya siapa paling rajin datang dengan buku absen. Serta setiap ada kegiatan posyandu kita buat juga permainan buat anak-anak sehingga menarik," paparnya lagi.
Dari pemaparan materi yang disampaikan DPMG Aceh, Zul Husni, permasalahan di Aceh terkait stunting cukup tinggi, juga kemiskinan. Untuk itu, kebijakan penggunaan Dana Desa tahun 2024 untuk mendukung pencegahan dan penurunan stunting. Tahun 2024, Dana Desa untuk Aceh sebesar Rp4,95 triliun. Jumlah ini kata Zul lebih besar dari tahun sebelumnya.
Setiap tahun, kata Zul, jumlah Dana Desa untuk Aceh selalu mengalami peningkatan. Ia mencatat dari 2015 hingga 2024, total Dana Desa yang digelontorkan ke Aceh sebesar Rp44,36 triliun. Sementara prioritas penggunaan Dana Desa, Zul mengatakan, penggunaannya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. (**)
