Portalssi, Kota Jantho : Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto, S.STP MM yang diwakili Sekdakab Drs Sulaimi M.Si membuka Forum Koordinasi Stunting Tingkat Kabupaten/Kota tahun 2023 di Aula Kantor Bappeda Aceh Besar, Selasa (18/7/2023). Hadir pada kegiatan itu, unsur Kepala OPD, Kabag Tata Usaha Kemenag Aceh Besar H Khalid Wardana, dan Dini Ramadini SSos dari unsur BKKBN Aceh.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Besar Drs Fadhlan dalam laporannya menjelaskan, Forum Koordinasi Stunting Tingkat Kabupaten itu diikuti pejabat dari OPD terkait. ”Sudah banyak hal yang kita lakukan dalam penanganan stunting di Aceh Besar. Kita bergerak dari gampong hingga seluruh stakeholder terkait di tingkat kabupaten. Semuanya bersinergi dan berperan aktif,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekdakab Aceh Besar Sulaimi yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Aceh Besar memberi apresiasi atas terselenggaranya Forum Koordinasi Stunting Tingkat Kabupaten Aceh Besar tahun 2023. Begitu pula ucapan terima kasih kepada BKKBN Aceh yang sudah sangat banyak membantu Aceh Besar dalam upaya penanganan stunting selama ini. “Saat ini, upaya penurunan angka stunting sudah menjadi agenda nasional yang harus kita dukung dan sukseskan bersama-sama. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota,” katanya.
Pada pertemuan sebelumnya, jelas Sulaimi, Pemkab Aceh Besar bersama pejabat terkait juga sudah menandatangani komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam rangka penurunan prevalensi stunting tahun 2023, meliputi upaya mewujudkan implementasi 8 aksi konvergensi dalam percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Aceh Besar, meningkatkan alokasi anggaran untuk percepatan penurunan stunting, baik melalui APBK, APBA, APBN, maupun sumber anggaran lainnya.
Selain itu, ungkapnya, melakukan pengembangan rumah gizi gampong, dapur sehat atasi stunting sebagai upaya pengembangan kebijakan konsumsi pangan lokal dan regulasi komunikasi perubahan perilaku, penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dan layanan akses air bersih, penguatan sinergisitas lintas sektor, pendampingan keluarga, serta manajemen data yang baik dan akurat.
Sekdakab Aceh Besar menambahkan, upaya percepatan penurunan angka stunting telah menjadi program prioritas nasional dan menjadi salah satu indikator pada penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Hal ini terjadi, karena stunting akan menentukan kondisi penduduk pada masa yang akan datang. Balita stunting akan mengalami hambatan dalam pertumbuhan tinggi badannya, terjadinya gangguan pertumbuhan sel cognitive yang mengakibatkan terjadinya hambatan dalam kegiatan pembelajaran serta rentan terhadap penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan stroke.
Sehubungan dengan hal tersebut, Sulaimi meminta perhatian semua peserta Forum Koordinasi Stunting tersebut untuk melakukan hal-hal penting. Seperti meningkatkan konvergensi, kolaborasi, sinergi dan sinkronisasi lintas sektor, lintas organisasi perangkat daerah, lintas program dan kegiatan, lintas kader dan bahkan lintas sumber anggaran, supaya aksi dan intervensi yang dilakukan terfokus pada sasaran yang telah ditetapkan.
Upaya lainnya adalah melakukan koordinasi dan evaluasi secara berjenjang, terstruktur dan periodik, untuk mengoptimalkan kinerja posyandu melalui peningkatan cakupan kunjungan ibu dan balita, meningkatkan keakuratan pengukuran dan penimbangan serta memastikan inputan data ke aplikasi e-PPGBM tepat waktu. Pemerintah juga terus memperkuat kinerja Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari Kader Tim Penggerak PKK Gampong, bidan desa dan Kader Keluarga Berencana dalam melakukan pendampingan kepada calon pengantin, ibu hamil, dan ibu yang memiliki balita untuk melakukan pencegahan supaya tidak terjadi kelahiran bayi stunting baru pada masa yang akan datang.
Dalam Forum Koordinasi Stunting itu, juga mengemuka tentang pentingnya peningkatan kerja sama dengan dengan Muspika, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan dunia usaha/industri untuk berkontribusi pada aksi dan intervensi dalam percepatan penurunan stunting di wilayah masing-masing.
Pentingnya peningkatan peran stakeholder dalam penanganan stunting juga dikatakan Dini Ramadini SSos dari BKKBN Aceh. Dia menyatakan, keberhasilan penanganan stunting harus selalu didukung oleh semua pihak, termasuk peran para keuchik, Kepala OPD, dan unsur terkait lainnya. ”Oleh sebab itulah, Forum Koordinasi Stunting Tingkat Kabupaten/Kota di Aceh ini sangat penting dan bermanfaat, sehingga semua unsur terkait di Aceh Besar akan terus berkontribusi,” pungkas Dini. (Sayed M. Husen)
