Dalam sambutannya, Menko Polhukam meminta Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia untuk selalu waspada dan tetap siaga dalam menghadapi bencana di daerahnya, terutama terkait dengan penanggulangan karhutla.
“Maka dapat menggunakan dana BTT, tapi dengan ketentuan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menetapkan statusnya,” kata Mahfud MD.
Namun, ia juga meminta di daerah, TNI, Polri, mulai dari Polsek, dapat berkolaborasi dalam penanganan Karhutla, termasuk masyarakat harus mendapatkan penyuluhan dalam membuka kebun, tidak dengan membakar lahan. Karena apabila ada yang melanggar dapat diberikan sanksi yang tegas.
Berkaitan dengan permintaan tersebut, Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki menyampaikan akan melakukan tindak lanjut, apalagi berkaitan penanganan Karhutla.
“Terkait penanganan Karhutla yang sering sekali terjadi pada lahan gambut, pasca kunjungan Bu Menteri LHK ke Aceh, serta adanya dukungan Kementerian dan dukungan bersama stakeholder, telah berkomitmen membangun Daops Manggala Agni di Nagan Raya,” katanya.
Begitu juga tambahnya, SK penetapan lahan sudah diterbitkan oleh Bupati. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dengan memberikan dukungan personil, dan Kementerian akan menyediakan sarpras serta pelatihan bagi Personil Pengaman Hutan.
“Semua kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2023 ini. Namun secara bertahap,” ujarnya.(Dir/HMS)
