Acara tersebut di hadiri oleh Emanuel Melkiades Laka Lena, S. Si., Apt,( Komisi IX DPR RI ) DR.dr. M. Yani. M.Kes PKK ( Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Abuyatama )
Beliau menambahkan, angka stunting di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh semuanya berada di ambang batas toleransi WHO dengan jumlah yang terdata bayi pendek dan sangat pendek itu mencapai 7.656 balita.
Ini menjadi tantangan bagi kita semua dalam menurunkan angka stanting di Aceh.
Karena itu kita harapkan peran serta semua mitra perguruan tinggi untuk bersama-sama,” ujarnya. Ada empat hal yang dikonfirmasikan BKKBN Provinsi Aceh sebagai penyebab terjadinya stanting cukup tinggi, pertama karena melahirkan balita terlalu muda, melahirkan terlalu tua, terlalu rapat dan terlalu banyak.
Di samping itu Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menvatakan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mempercepat penurunan stunting dengan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penurunan stunting antara Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
“BKKBN perlu membuat program yang inovasif untuk menurunkan stunting sebanyak 10,4 persen sebagai upaya pemenuhan target penurunan stunting dari 24,4 persen menjadi 14 persen pada tahun 2024,” Kemudian, lanjut Melki, pemerintah juga perlu segera merealiasasi pemenuhan alat kesehatan dan sumber daya manusia yang diperlukan fasilitas layanan kesehatan untuk percepatan penurunan stunting. “Dan memastikan pemenuhan kesejahteraan dan kesehatan kader keluarga berencana.
Ada tujuh daerah yang angka stunting masih tinggi yakni Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah.
Terakhir, politisi Partai Golkar itu mengatakan “Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, BKKBN diamanatkan untuk mengurangi kesenjangan angka stunting dengan memberikan intervensi program khusus," tutupnya. (Red)
